Literasi JDIHN

Jakarta, (2/3) - Kepala Pusat JDIHN Yasmon didampingi oleh Subkoordinator Digitalisasi Dokumentasi Hukum Diden Priya Utama menghadiri kegiatan rapat evaluasi website JDIH Kemenparekraf yang dilaksanakan di ruang rapat lantai 19 gedung Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kegiatan dibuka oleh Kepala Biro Umum, Hukum dan Pengadaan Nina Azhari. Dijelaskan oleh Nina Azhari dalam paparannya bahwa JDIH Kemenparekraf sudah melaksanakan tugas meliputi 6 aspek yang ada di Perpres No 33 tahun 2012 dalam pengelolaan JDIH dan menjelaskan rencana pengembangan JDIH yang akan dilakukan di tahun 2022. Dalam kesempatan yang sama Yasmon menyampaikan apresiasi yang setinggi - tingginya atas perhatian dan dukungan yang diberikan oleh pimpinan dan seluruh pengelola JDIH Kemenparekraf dalam membangun JDIH Kemenparekraf. Disampaikan Yasmon bahwa fokus JDIHN di tahun 2022 adalah peningkatan koleksi dokumen hukum: baik jenis, jumlah, metadata, validitas data dan keamanan data. “Kami yakin bahwa dengan pengelolaan JDIH Kemenparekraf yang luar biasa akan berkontribusi dalam database dokumen hukum nasional melalui penyediaan berbagai dokumen hukum di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif,” kata Yasmon. Dalam kunjungan ini Yasmon berkesempatan untuk melihat perpustakaan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang baru saja direnovasi, “Pusat JDIHN siap mendampingi Tim JDIH Kemenparekraf untuk mengelola Perpustakaan Kemenparekraf dengan menugaskan pustakawan yang ada di BPHN,” tutur Yasmon.

Jakarta, (2/3) - Bertempat di ruang Rapat Hardjito BPHN, Kepala Pusat JDIHN Yasmon didampingi oleh Subkoordinator Digitalisasi Dokumen Hukum Diden Priya Utama menerima kunjungan konsultasi JDIH dari Bagian Hukum Kabupaten Cianjur. Rombongan JDIH dari Kabupaten Cianjur dipimpin oleh Kepala Bagian Hukum Mokhamad Irfan Sofyan beserta jajaran. Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai pengembangan JDIH di Kabupaten Cianjur tahun 2022, evaluasi website JDIH Kabupaten Cianjur, dan rencana Pengelola JDIH Kabupaten Cianjur untuk melibatkan perangkat desa dengan memasukkan Peraturan Desa (Perdes) ke dalam Website JDIH Kabupaten Cianjur. Yasmon sangat mengapresiasi setiap Kabupaten yang berinisiatif memasukkan Perdes ke dalam Website JDIH. "Bahwa memang Perdes merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang perlu dikelola dengan baik oleh Anggota JDIH. Dengan dimasukkannnya Perdes oleh pengelola JDIH maka masyarakat bisa mengakses perdes cukup dengan membuka Website JDIH yang dimiliki Kabupaten tersebut ataupun jika sudah terintegrasi dapat melalui JDIHN.GO.ID sebagai portal database dokumen hukum nasional", tutur Yasmon.

Jambi, (8/3) - Pusat JDIHN BPHN melalui Sub Koordinator Penerbitan dan Publikasi Hukum Claudia V.G hadir sebagai narasumber dalam kegiatan Asistensi Pengintegrasian Anggota JDIHN yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi. Bertempat di Aula Kanwil Jambi kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh Anggota JDIH di Provinsi Jambi. Kegiatan diawali dengan Laporan Panitia Penyelenggara oleh Suryo Widodo (Kabid Hukum) dan dilanjutkan dengan Sambutan Pembuka yang diwakili oleh Haris Munandar, Kepala Divisi Pemasyarakatan mewakili Kepala Kantor Wilayah dan Kadiv Yankum yang berhalangan Hadir. Dalam pembukaannya Haris menyampaikan pentingnya Peran JDIHN dalam mendukung Penataan Regulasi melalui Database Hukum Nasional dalam menyebarluaskan Dokumen Hukum dan Kebijakan Pemerintah secara mudah, cepat, dan tepat kepada masyarakat. Haris juga menghimbau kepada seluruh peserta yang hadir agar terus meningkatkan pengelolaan JDIH di masing-masing instansi sehingga dapat memberikan Pelayanan Dokumentasi dan Informasi Hukum secara maksimal. Claudia VG, Sub Koordinator Penerbitan dan Publikasi Hukum Pusat JDIHN dalam paparannya menyampaikan hasil kinerja Pusat JDIHN yang telah dicapai serta hasil evaluasi pelaksanaan kinerja JDIH Se Provinsi Jambi selama tahun 2021. Claudia juga menjelaskan bahwa Target Kinerja JDIHN Tahun 2022 adalah Pemetaan dan Validasi Data Dokumen Terintegrasi yang berfokus pada Pemetaan Jenis dan Jumlah Dokumen Hukum, Kelengakapan Metadata, Validasi Data serta Keamanan Data dan Sistem. Sebagai penutup materi, Claudia mengingatkan agar anggota JDIH yang hadir melaporkan perkembangan pengelolaan JDIHN yang dilaksanakan secara berkala melalui e-report. Materi yang disampaikan mendapatkan respon yang baik dari peserta yang hadir sehingga diskusi berjalan interaktif setelahnya.

Jakarta, (9/3) – Bertempat di ruang Rapat Hardjito BPHN, Sri Handayani Subkoordinator Pengolahan Dokumen dan Informasi Hukum, dan Rahma Fitri Analis Hukum Ahli Pertama menerima kunjungan konsultasi JDIH dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Kunjungan ini dihadiri oleh Pranata Komputer Muda Tonny Chriswano beserta jajaran dari Pusdatin dan Biro Hukum BP2MI. Dalam pertemuan tersebut dilakukan evaluasi pengelolaan JDIH, evaluasi website, serta pengembangan JDIH BP2MI di tahun 2022. Selain itu dilakukan juga konsultasi mengenai updating sistem aplikasi, sinkronisasi data, dan konsultasi pengelolaan JDIH yang sesuai dengan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.

Makassar, (8/3) – Pusat JDIHN melalui Koordinator Otomasi Dokumen Hukum Emalia Suwartika dan Staff Otomasi Dokumen Hukum Indar Saleh hadir dalam kegiatan pengelolaan JDIH yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan. Kegiatan yang dilaksanakan di aula Kanwil Sulawesi Selatan dihadiri oleh Anggota JDIH di wilayah Sulawesi Selatan. Kepala Bidang Hukum, Andi Haris, saat membacakan sambutan Kakanwil mengatakan, Penyelenggaraan kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka monitoring dan meningkatkan pengelolaan JDIH melalui website anggota JDIH di Sulsel yang telah terintegrasi dengan portal jdihn.go.id. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pendampingan penginputan dokumen hukum melalui aplikasi ILDIS Website masing-masing anggota JDIH dengan Portal JDIHN, sehingga dapat meningkatkan layanan informasi hukum nasional yang lebih cepat, tepat, lengkap, dan akurat di era keterbukaan informasi saat ini. Lanjut Andi Haris menjelaskan, “untuk mempercepat langkah pengintegrasian bagi anggota JDIH di daerah, BPHN telah meluncurkan inovasi Program Percepatan Pengintegrasian (PROPESI) bertujuan membantu dan mendorong anggota JDIH yang belum memiliki website karena berbagai kendala dengan menyediakan nama domain dan hosting, serta membuatkan website JDIH menggunakan aplikasi standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum (ILDIS). Bagi anggota JDIH, program ini akan sangat bermanfaat karena dapat segera memiliki website JDIH yang terintegrasi dengan portal JDIHN dan dapat menghemat waktu, SDM, dan anggaran.” Emalia Suwartika Koordinator Otomasi Dokumentasi Hukum Pusat JDIHN mengingatkan terkait jumlah data yang dikelola agar sering dipantau oleh Anggota JDIH Sulsel dan melakukan sync data secara berkala. Ini penting agar tidak terjadi perbedaan jumlah data antara website Anggota JDIH dengan Pusat JDIHN. Jika ada kendala agar menghubungi Diskominfo daerah terkait hal tersebut. Emalia juga berpesan kepada seluruh Anggota JDIH di Provinsi Sulsel yang belum melaporkan e-report pada bulan desember setiap tahunnya agar segera melaporkan karena hal ini menjadi penting terkait penilaian di ajang JDIHN Awards. Hal lain yang disampaikan adalah terkait masalah penilaian JDIHN Awards dalam bentuk pengkategorian karena hasil penilaian tersebut merupakan refleksi dari sejauhmana pengelolaan JDIH oleh masing-masing Anggota JDIH. Sebagai penutup, Emalia menyatakan hal yang tidak kalah penting adalah agar Anggota JDIH di Provinsi Sulsel melakukan benchmarking kepada anggota yang sudah menjadi pemenang dalam ajang JDIHN Awards dengan cara melihat websitenya, studi banding dan hal lain terkait inovasi. Kegiatan ini diakhiri dengan pelaksanaan Monitoring dan evaluasi dengan dipandu oleh Indar dari Pusat JDIHN dalam rangka pemetaan dokumen hukum.