Berita JDIHN

Gianyar, 19 Januari 2024 - Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Nofli, kembali mendampingi Pemerintah Kabupaten Sleman dalam melakukan kunjungan kerja dalam rangka study banding JDIH di Kabupaten Gianyar, Bali. Bersama rombongan Bagian Hukum Sleman dan para perangkat desa yang dipimpin oleh Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa, kunjungan ini diterima oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah, Pasek Lanang, bersama jajaran Bagian Hukum Kabupaten Gianyar. Terbaru Kabupaten Gianyar pada tahun 2023 meraih peringkat 9 sebagai Anggota JDIH terbaik kategori Kabupaten. Dalam pertemuan ini, dibahas kebijakan Kabupaten Gianyar terkait implementasi Kabupaten/Kota Peduli HAM, strategi terhadap Indeks Reformasi Hukum (IRH), dan dukungan pengelolaan JDIH. Pasek menyoroti peran Bagian Hukum sebagai garda terdepan Pemerintah Kabupaten dalam pembentukan regulasi di daerah dan kepatuhan hukum terhadap berbagai kebijakan nasional seperti IRH, SPBE, JDIH, dan Kabupaten Peduli HAM. Pasek menekankan perlunya Bagian Hukum menjalankan tugasnya dengan multitasking, inovatif, dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan di daerah. Kepala Pusat JDIHN menambahkan bahwa JDIH saat ini menjadi indikator penting dalam SPBE, IRH, dan Desa Sadar Hukum. Pengelolaan yang baik oleh Bagian Hukum diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja SPBE, IRH, dan aspek lainnya. Keyakinan dalam kerja keras tim pengelola JDIH dan dukungan pimpinan diharapkan akan membawa hasil positif dalam meningkatkan kinerja JDIH dan pencapaian lainnya.

Denpasar, 18 Januari 2024 - Pusat JDIHN (Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional) Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) melakukan pendampingan Kabupaten Sleman dalam rangka studi banding pengelolaan JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) di Pemerintah Provinsi Bali. Rombongan dari Kabupaten Sleman, yang terdiri dari 36 carik desa, didampingi oleh Bagian Hukum Kabupaten Sleman dan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa. Tujuan kunjungan ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai program dan strategi yang telah berhasil diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam pengelolaan JDIH. Pemerintah Provinsi Bali sendiri telah meraih penghargaan sebagai terbaik 2 Pengelola JDIH Tingkat Provinsi. Rombongan Kabupaten Sleman diterima langsung oleh Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Bali Ida Bagus Gede Sudarsana dan jajaran, serta mendapat pendampingan khusus dari Kepala Pusat JDIHN, Nofli, yang didampingi oleh Pranata Komputer Ahli Muda, Diden Priya Utama. Diskusi intensif antara Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Sleman diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan insight yang berguna untuk mengembangkan pengelolaan JDIH di Kabupaten Sleman. Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, menyatakan, "Kami berharap dapat mengadopsi best practices yang telah diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Bali sehingga prestasi pengelolaan JDIH di Kabupaten Sleman dapat meningkat dan bahkan menjadi yang terbaik di tingkat kabupaten." Ida Bagus Gede Sudarsana menyambut baik kunjungan ini dan siap untuk sharing knowledge pengelolaan JDIH di Pemerintah Provinsi Bali. Inovasi, kendala, dan penguatan SDM JDIH dilakukan di tahun 2023 turut dibagikan kepada Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Sleman. Paling penting adalah komitmen kita sebagai pimpinan mendukung JDIH, persoalan SDM, Anggaran, dan Sarana Prasarana pasti akan teratasi. Kepala Pusat JDIHN, Nofli, melalui kunjungan ini, menegaskan komitmen untuk terus mendukung dan membimbing pemerintah daerah dalam pengelolaan JDIH, guna memastikan transparansi, akses informasi, peningkatan kinerja pengelolaan JDIH dan keberlanjutan sistem hukum di Indonesia. Nofli juga berbagi informasi bahwa Anggota JDIH terbaik di tingkat Pusat maupun daerah di tahun 2023 dapat dijadikan acuan, diamati, dan dimodifikasi dalam rangka benchmarking pengelolaan JDIH.

Hotel Santike BSD menjadi tempat digelarnya "Rapat Koordinasi Nasional Dokumentasi Hukum dan Apresiasi Anggota JDIH Bawaslu Tahun 2023". Acara yang berlangsung mulai tanggal 20 hingga 22 Desember 2023 ini dihadiri oleh Kordinator Divisi yang membidangi hukum dari 38 provinsi se-Indonesia dan para verifikator JDIH Bawaslu se Indonesia, menjadikan forum ini sebagai panggung utama bagi para ujung tombak Pengelola JDIH Bawaslu seluruh Indonesia. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional yang diwakili oleh Sekretaris BPHN I Gusti Putu Milawati turut hadir didampingi oleh Dwi Rahayu Ekasetyowati dan Diden Priya Utama memberikan dukungan penuh pada acara yang menjadi momentum strategis untuk meningkatkan kualitas Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Bawaslu. Dalam sambutan pembuka oleh Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, menggarisbawahi prestasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sejak diluncurkan pada Februari 2020. Dalam empat tahun terakhir, Bawaslu meraih Peringkat ke-2 JDIHN Awards dalam kategori Lembaga Nonstruktural, sukses yang diyakini akan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Rahmat menegaskan pentingnya menjadikan Bawaslu sebagai etalase pemilu dan pusat kajian hukum dan politik terdepan di Indonesia, baik secara daring/online maupun oflline/luring melalui kepustakaan hukum yang memadai. Dalam keynote speech Kepala BPHN, yang disampaikan oleh Sekretaris BPHN I Gusti Putu Milawati, menekankan peran vital JDIH dalam mendukung pengawasan pelaksanaan Pemilihan Umum. Apresiasi diberikan kepada Bawaslu atas keterbukaan informasi yang terus dibangun dan menjadi teladan bagi instansi lainnya dalam pengelolaan JDIH. Dorongan untuk terus memanfaatkan JDIH seoptimal mungkin, meningkatkan koleksi dokumen hukum, dan terus memperbarui teknologi demi informasi yang cepat, akurat, dan dapat diakses oleh masyarakat menjadi pesan Kepala BPHN kepada seluruh pengelola JDIH Bawaslu. Rapat Koordinasi Nasional Dokumentasi Hukum juga menjadi panggung evaluasi dan pemberian penghargaan bagi Anggota JDIH Bawaslu yang telah menunjukkan komitmen luar biasa dalam pengembangan layanan dokumentasi dan informasi hukum, baik di tingkat Provinsi maupun Kota/Kabupaten. Pemberian penghargaan ini tidak hanya membanggakan para penerima tetapi juga bisa menjadi inspirasi para anggota JDIH Bawaslu di daerah untuk terus meningkatkan kualitas layanan yang diberikan. Menjadikan JDIH sebagai instrumen yang lebih tangguh dalam mendukung pengawasan pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia.

Kandangan, 14 Desember 2023 - Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), melalui Bagian Hukum Setda HSS, menggelar Rapat Koordinasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Kamis (14/12/2023). Acara ini juga dirangkai dengan peluncuran aplikasi mobile android JDIH Candatan bersama Badan Pembinaan Hukum Nasional di Pendopo Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Candatan merupakan singkatan dari Channel Dokumentasi dan Informasi Hukum Terpadu Banua. Dihadapan Pimpinan SKPD, Camat, Lurah dan Kepala Desa, Pj Bupati HSS membuka kegiatan tersebut dan sekaligus meluncurkan Aplikasi JDIH Candatan bersama Badan Pembinaan Hukum Nasional. "Kegiatan ini sebagai sarana mensosialisasikan layanan JDIH ke seluruh perangkat daerah, kecamatan, hingga kelurahan dan desa. Sekaligus memperkenalkan wajah baru JDIH HSS yang lebih mudah di akses untuk digunakan bersama stakeholder dan masyarakat,”kata Hermansyah Fitri, Kepala Bagian Hukum Setda HSS, menjelaskan bahwa JDIH HSS telah berbenah sejak Agustus 2023, dengan koordinasi bersama Dinas Komunikasi dan Informatika serta konsultasi kepada pembinaan hukum Nasional Kemenkumham RI. Kami akan terus melakukan pembenahan JDIH di Kabupaten HSS. Katarina Rosariani, Plt. Koordinator Layanan Dokumen dan Publikasi Hukum yang mewakili Badan Pembinaan Hukum Nasional, memberikan ucapan selamat atas Anugerah Innovative Government Award Tahun 2023 yang diterima Kabupaten HSS. Diluncurkannya aplikasi android JDIH Candatan semakin membuktikan langkah inovasi Kabupaten HSS. Harapannya semangat inovasi menjadi nafas dalam pengelolaan JDIH di Kabupaten HSS. Dengan dukungan Bapak Pj. Bupati pada JDIH, kami yakin seluruh jajaran pasti menjalankan JDIH ini dengan sunguh-sungguh. "Semoga ini menjadi awal yang baik dalam melakukan langkah besar berikutnya untuk semakin meningkatkan kualitas layanan dokumen dan informasi hukum di Kabupaten HSS.", pesan Katarina. Dalam giat tersebut Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui Katarina Rosariani dan Aji Bagus memberikan sosialisasi JDIH kepada Camat dan Perangkat Desa dan melakukan evaluasi pengelolaan JDIH Kabupaten HSS serta pendampingan pengisian pelaporan tahunan.

Banjarmasin, 7 Desember 2023 - Pemerintah Kota Banjarmasin terus berkomitmen untuk meningkatkan aksesibilitas dan transparansi informasi hukum di wilayahnya. Hal ini tercermin dalam acara sosialisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) yang digelar di Galaxy Hotel. Walikota Banjarmasin, H Ibnu Sina, membuka secara resmi acara ini dengan menyampaikan komitmen kuat Pemerintah Kota Banjarmasin dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk menyediakan informasi hukum yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. "Sosialisasi JDIH ini adalah langkah nyata kita untuk memastikan bahwa informasi hukum dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak, termasuk masyarakat umum, praktisi hukum, dan pihak terkait lainnya," ujar Ibnu Sina. Dalam sambutannya, Kepala Pusat JDIHN, Nofli, memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif Pemerintah Kota Banjarmasin dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Nofli menekankan peran strategis JDIH sebagai sarana untuk mempublikasikan regulasi dan memastikan transparansi dalam penyampaian informasi hukum. "Saat ini, website JDIH menjadi salah satu solusi penting dalam menjawab tantangan kompleks pembangunan nasional. Keberadaannya harus terus dioptimalkan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintahan," ungkap Nofli. Claudia Subkoordinator Penerbitan dan Publikasi Hukum Pusat JDIHN, turut hadir dalam acara tersebut, memberikan paparan mengenai perkembangan terkini JDIHN dan peran pentingnya dalam penilaian SPBE, IRH, dan kategori penilaian JDIH untuk tahun 2024. Claudia menekankan pentingnya JDIH sebagai saluran informasi hukum yang mudah diakses oleh berbagai pihak. Acara ini juga dirangkaian dengan launching aplikasi KAYUH LAKASIH (Aplikasi Penyusunan Produk Hukum dan Kanal Aspirasi Masyarakat oleh Walikota Banjarmasin. Aplikasi ini diharapkan dapat memberikan solusi dalam penyusunan produk hukum dan memberikan kanal untuk aspirasi masyarakat secara transparan dan partisipatif, terang Jefri Fransyah Kabag Hukum Kota Banjarmasin. Digelarnya acara ini menjadi langkah strategis dalam memajukan sistem hukum dan informasi di Kota Banjarmasin, menjadikan JDIH sebagai sumber informasi yang dapat diandalkan.