PENGUATAN JDIH DI UJUNG TIMUR INDONESIA: LANGKAH STRATEGIS BPHN UNTUK MEMAJUKAN LAYANAN DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM DI PAPUA
Jayapura, 7 Mei 2024 - Upaya memperkuat JDIH di wilayah Indonesia Bagian Timur khususnya di Provinsi Papua terus didorong oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Teranyar BPHN melalui Sudino Pustakawan Ahli Muda hadir dalam kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Papua bertempat di Ball Room Rafa Hotel. Acara ini dihadiri oleh para pengelola JDIH dari berbagai instansi pemerintah dan institusi di wilayah Papua.
Kakanwil Kemenkumham Papua, Anthonius M Ayorbaba, dalam sambutannya menegaskan pentingnya memiliki sistem dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu untuk mendukung pembinaan hukum di Indonesia. JDIH dianggap sebagai wadah penting untuk pendayagunaan dokumen hukum secara tertib dan berkesinambungan, serta sebagai sarana pelayanan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Meskipun menghadapi sejumlah tantangan seperti jaringan internet yang tidak stabil dan dukungan sarana prasarana yang kurang memadai, Anthonius optimis bahwa dengan kerja sama yang baik dan sinergi dari semua pihak, pengelolaan dan pengembangan JDIH di Papua dapat terintegrasi secara menyeluruh.
Kegiatan ini juga menyoroti pentingnya dukungan dari seluruh instansi terkait, termasuk pemerintah daerah, DPRD, dan lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi di Papua. Pustakawan Ahli Muda dari Pusat JDIHN BPHN, Sudino menekankan perlunya sinergi dan dukungan dari semua pihak agar JDIH dapat berjalan efektif. Universitas juga diharapkan segera terintegrasi dengan portal JDIH untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi hukum. Semangat untuk terus berinovasi dan berkinerja tinggi dalam menghadapi perkembangan zaman yang cepat juga menjadi fokus dalam upaya membangun JDIH yang efektif dan terpadu di Provinsi Papua. “Walaupun JDIH di Papua dan Daerah Otonomi Baru (DOB) memiliki tantangan yang tidak mudah, namun diharapkan tidak menyurutkan semangat Kanwil Kemenkumham Papua dan seluruh Anggota JDIH di wilayah Papua untuk terus berbenah dan mengembangkan JDIH”, pesan Sudino.
Kakanwil Kemenkumham Papua, Anthonius M Ayorbaba, dalam sambutannya menegaskan pentingnya memiliki sistem dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu untuk mendukung pembinaan hukum di Indonesia. JDIH dianggap sebagai wadah penting untuk pendayagunaan dokumen hukum secara tertib dan berkesinambungan, serta sebagai sarana pelayanan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Meskipun menghadapi sejumlah tantangan seperti jaringan internet yang tidak stabil dan dukungan sarana prasarana yang kurang memadai, Anthonius optimis bahwa dengan kerja sama yang baik dan sinergi dari semua pihak, pengelolaan dan pengembangan JDIH di Papua dapat terintegrasi secara menyeluruh.
Kegiatan ini juga menyoroti pentingnya dukungan dari seluruh instansi terkait, termasuk pemerintah daerah, DPRD, dan lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi di Papua. Pustakawan Ahli Muda dari Pusat JDIHN BPHN, Sudino menekankan perlunya sinergi dan dukungan dari semua pihak agar JDIH dapat berjalan efektif. Universitas juga diharapkan segera terintegrasi dengan portal JDIH untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi hukum. Semangat untuk terus berinovasi dan berkinerja tinggi dalam menghadapi perkembangan zaman yang cepat juga menjadi fokus dalam upaya membangun JDIH yang efektif dan terpadu di Provinsi Papua. “Walaupun JDIH di Papua dan Daerah Otonomi Baru (DOB) memiliki tantangan yang tidak mudah, namun diharapkan tidak menyurutkan semangat Kanwil Kemenkumham Papua dan seluruh Anggota JDIH di wilayah Papua untuk terus berbenah dan mengembangkan JDIH”, pesan Sudino.
Berita Lainnya
