Literasi JDIHN

Bogor, (14/4) – Kepala Pusat JDIHN Nofli didampingi oleh Subkoordinator Penerbitan dan Publikasi Hukum Claudia Valeriana menghadiri kegiatan sharing session pengelolaan media sosial Kementerian/Lembaga yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Kegiatan yang berlangsung di Ibis Style Hotel Bogor ini turut hadiri oleh Kepala Biro Hukum Raden Rara Rita Erawati, Kepala Biro Humas Kementerian PPN/Bappenas  Parulian Silalahi dan, Plt. Kepala Biro Perundang-undangan KPU Andi Krisna dan Asisten Deputi Peraturan Perundang-undangan Wahyu Setyawan Dalam kesempatan tersebut Kepala Pusat JDIHN Nofli menyampaikan peran penting media sosial dalam mempromosikan JDIH. “Selain pengelolaan, pengolahan, pelaporan, tidak kalah penting adalah promosi JDIH. Promosi JDIH merupakan wujud transparansi informasi dan kebijakan regulasi. JDIH harus dipromosikan sebagai ikhtiar negara hadir menyediakan layanan dokumen dan informasi hukum. Sehingga masyarakat puas kebutuhan dokumen hukumnya terpenuhi dan pada akhirnya meningkatkan citra dan wajah institusi", ujar Nofli. “Kami di Pusat JDIHN terus mendorong agar setiap instansi Anggota JDIH mempromosikan JDIHnya masing-masing. Hadirnya media sosial JDIH yang dimiliki oleh Anggota hendaknya responsif terhadap isu hukum terkini. Sehingga mampu menjadi alat dalam promosi dokumen hukum yang diterbitkan instansi serta pemanfaatan laman JDIH anggota. Tidak ada produk yang tidak laku, asalkan dipromosikan dengan baik dan benar”, pesan Nofli seraya mengajak pengelola JDIH Kementerian PPN/Bappenas untuk terus mempromosikan JDIH.

Denpasar, (3/5) – bertempat di Grand Inna Kuta diselenggarakannya kegiatan Asesmen JDIH Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Nofli, Kepala Biro Hukum dan Organisasi BPIP Surahno, Subkoordinator Digitalisasi Dokumen Hukum Diden Priya Utama, para pengelola JDIH BPIP, serta para pengelola JDIH Kanwil Kemenkumham Bali. Dalam sambutannya, Kepala Biro Hukum dan Organisasi BPIP, Surahno, menyampaikan bahwa JDIH menjadi salah satu sarana dalam melakukan pembinaan ideologi Pancasila. "Melalui JDIH, diharapkan masyarakat akan lebih memahami nilai-nilai dari dasar negara, yaitu Pancasila", ungkap Surahno membuka acara. Kepala Pusat JDIHN, Nofli, menyampaikan bahwa kegiatan Asesmen JDIH ini merupakan wujud dari komitmen para pengelola JDIH BPIP dalam mengimplementasikan digital government sekaligus penerapan strategi pengembangan pengelolaan JDIH untuk mewujudkan database dokumen hukum nasional yang lengkap, akurat, mudah dan cepat. Tentunya dalam memberikan pelayanan atas dokumen dan informasi hukum bagi masyarakat diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik antara semua elemen dalam mengelola JDIH. "Asesmen ini diharapkan juga penting, untuk mendorong kembali inovasi apa yang perlu dicreate di tahun 2023 ini untuk memudahkan masyarakat memperoleh dokumen dan informasi hukum", sambung Nofli. Dalam kegiatan ini juga turut dilakukan evaluasi pengelolaan JDIH BPIP oleh Tim Teknis JDIHN yakni Subkordinator Digitalisasi Dokumen Hukum Pusat JDIHN Diden Priya Utama dan Pustakawan Ahli Pertama Pusat JDIHN Robby Ferdiyan.

Kendari, (4/5) - Pusat JDIHN melalui Subkoordinator Sirkulasi dan Referensi, Sudino menghadiri kegiatan Asistensi Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum bagi anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) di Wilayah Sulawesi Tenggara Tahun 2023. Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Wilayah dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara (Kakanwil Kemenkumham Sultra) Silvester Sili Laba serta di hadiri oleh beberapa perwakilan dari Sekretariat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota dan Universitas di Sulawesi Tenggara. Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil menyampaikan bahwa sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kanwil Kemenkumham Sultra mempunyai 2 kedudukan terkait dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yaitu sebagai Pusat Layanan Hukum di daerah dan bersama dengan Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan dan pengembangan JDIH di wilayah. Salah satu indikator berjalannya layanan pemberian informasi hukum kepada pengguna hukum adalah kemudahan untuk menemukan atau memperoleh informasi hukum di dalam koleksi peraturan perundang-undangan maupun bahan hukum lainnya."Besar harapan kami dengan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan pengembangan Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum ini dapat meningkatkan kualitas dokumen hukum dan kinerja pengelola JDIH di Wilayah Sulawesi Tenggara," tutup Kakanwil. Sudino dalam kesempatan tersebut meminta agar pengelolaan JDIH harus terus berkelanjutan khususnya dalam peningkatan koleksi dan validitas dokumen hukum. “Anggota JDIHN harus terus mengupdate dokumen hukum yang terus diterbitkan oleh instasi masing-masing di website JDIH. Perihal updating dokumen hukum ini menjadi salah satu indikator penilaian Anggota JDIHN”, ungkap Sudino. Pusat JDIHN akan selalu mendorong Anggota JDIHN untuk terus menjalankan amanat Perpres No. 33 Tahun 2012 dan Permenkumham No. 8 Tahun 2019 demi terwujudnya database dokumen Hukum Indonesia. “Mari bersama mewujudkan JDIH sebagai satu data Indonesia dan google hukumnya Indonesia", pesan Sudino kepada seluruh peserta yang hadir.

Keberadaan Tim Teknis JDIHN selain kewajiban dan amanat Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2012 juga sebagai penggerak utama bagi pengembangan JDIHN. "Hadirnya Tim Teknis baik di tingkat Pusat JDIHN maupun yang dibentuk oleh Anggota JDIHN hendaknya mampu untuk memberikan perubahan bagi pengembangan JDIHN", ungkap Nofli Kepala Pusat JDIHN membuka Rapat Tim Teknis JDIHN di Episode Hotel Garding Serpong Tangerang Banten. Dalam rapat yang berlangsung dari tanggal 12-13 Mei 2023 dihadiri oleh anggota Tim Teknis yang berasal dari Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, Pusdatin Kemenkumham, BPSDM Kemenkumham, dan BSSN. Tim Teknis JDIHN terbagi dalam 3 pokja yakni Pokja pengembangan Aplikasi Integrasi, Pokja ILDIS dan Pokja e-report. Masing-masing pokja bekerja menyelesaikan dan melaporkan perkembangan dari tiap DIM yang menjadi tanggung jawabnya. Nofli meminta kepada seluruh Tim Teknis JDIHN agar dapat berkontribusi maksimal sehingga masyarakat merasakan manfaat dari adanya pengembangan JDIHN sebagai layanan penyediaan dokumen dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat", pesan Nofli.

Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) sebagai lembaga tinggi negara yang memegang kekuasaan kehakiman terus berupaya meningkatkan kinerja lembaga peradilan. Salah satunya dengan mempermudah penelusuran literatur hukum, terutama peraturan perundang-undangan. MA memastikan agar hakim di seluruh Indonesia dapat dengan mudah mengakses literatur hukum secara cepat, mudah dan akurat melalui sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Kehadiran JDIH MA tentunya akan berdampak positif terhadap sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) secara khusus dan masyarakat luas secara umum. MA memiliki cakupan yang luas dengan empat lingkungan peradilan di bawahnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Mulai dari lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha negara. “Pengelolaan dokumen hukum yang ada di Mahkamah Agung melalui sistem JDIH tentunya akan berkontribusi besar dalam koleksi dokumen hukum secara nasional. Putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya akan memberikan manfaat yang luar biasa bagi masyarakat luas jika dapat terintegrasi dengan JDIHN.GO.ID,” ungkap Kepala Pusat JDIHN BPHN Nofli ketika memberikan sambutan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Integrasi dan Optimalisasi Pengelolaan JDIH Mahkamah Agung, Senin (15/05/2023). Nofli menambahkan bahwa tersedianya produk peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum tersebut juga akan menjadi dorongan bagi pengembangan literatur hukum di kalangan peradilan di masa yang akan datang. Selain itu, efektivitas pelayanan yang diberikan oleh peradilan kepada masyarakat juga akan semakin meningkat dengan adanya sistem JDIH di MA. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, Sobandi, menyatakan bahwa tahun ini Mahkamah Agung akan terus berinovasi dengan melakukan pembaruan dan pengembangan website JDIH MA. Pembaruan dan pengembangan yang dilakukan berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum. “Kehadiran dan masukan dari Pusat JDIHN BPHN dalam kegiatan FGD ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi JDIH Mahkamah Agung agar dapat lebih baik dalam memberikan informasi hukum kepada masyarakat,” pungkas Sobandi dalam kegiatan yang berlangsung di Hotel Holiday Inn and Suites Gajah Mada, Jakarta. Dalam kegiatan ini juga turut dilakukan Evaluasi Pengelolaan JDIH MA dan Pemaparan tentang Standar Pembuatan Abstrak Peraturan Perundang – Undangan oleh Tim Teknis JDIHN yakni Subkordinator Digitalisasi Dokumen Hukum Pusat JDIHN Diden Priya Utama dan Pustakawan Ahli Pertama Pusat JDIHN Munajatin. (Sumber: HUMAS BPHN)