PERATURAN PRESIDEN NO. 33 TAHUN 2012 DORONG PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN JDIH KEMENLU

Sub koordinator Digitalisasi Dokumen Hukum Pusat JDIHN Diden Priya Utama dan jajaran menghadiri kegiatan Rapat Teknis Evaluasi dan Integrasi Laman Baru JDIH Kementerian Luar Negeri pada Jumat 2 September 2022. Kegiatan yang dilaksanakan di ruang rapat Diplomasi Kementerian Luar Negeri ini dihadiri langsung oleh Kepala Biro Hukum Kementerian Luar Negeri Pendekar Muda Leonard Sondakh beserta jajaran. Leonard menyampaikan dalam sambutannya bahwa besar harapan kami melalui pengembangan website JDIH ini, pengelola JDIH Kemenlu semakin termotivasi mengembangkan dan mengelola JDIH Kemenlu menjadi lebih baik. Dalam rapat tersebut Diden menyampaikan dan menekankan kepada instansi pengelola JDIH apabila menggunakan pihak ketiga dalam pengelolaan website JDIH, maka pihak ketiga yang ditugaskan untuk mengembangkan website JDIH harus berpedoman pada Permenkumham 8 tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum. Diden juga berpesan pentingnya pelaporan dalam pengelolaan JDIH sebagai kewajiban anggota JDIH yang tertuang dalam Perpres 33 Tahun 2012. "Kami terus memantau perkembangan pengelolaan JDIH Anggota melalui sarana pelaporan tahunan yang ada dalam e-report", ungkap Diden. Pada kesempatan ini Diden juga berpesan kepada pengelola JDIH Kemenlu untuk segera membuat SOP penginputan data dan proses sinkronisasi data. Ini penting agar memudahkan tim teknis JDIH Kemenlu dalam melakukan pengelolaan JDIH. Diakhir kegiatan Kepala Bagian Hukum Kemenlu, Juliartha N. Pardede menambahkan bahwa Kemenlu berkomitmen untuk terus mendukung penerapan good governance melalui tata kelola JDIH Kemenlu yang baik sebagai pemenuhan amanat Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2012 dan mengikuti standar yang ada pada Permenkumham No. 8 Tahun 2019.