JDIHN - Detail Dokumen

JDIH Lembaga Pemerintah Non Kementrian Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Pelaksanaan E-Purchasing Pupuk Nitrogen Fosfor dan Kalium (NPK) Padat Produk Dalam Negeri Hasil Konsolidasi Pengadaan Pupuk NPK Padat Produk Dalam Negeri Secara Nasional Tahun Anggaran 2023

Informasi Detil Dokumen

Asal Dokumen	:	JDIH Lembaga Pemerintah Non Kementrian Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Jenis Dokumen	:	SURAT EDARAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN
Nomor	:	5
Tahun	:	2023 -- $data[`tahun`]
Judul	:	Pelaksanaan E-Purchasing Pupuk Nitrogen Fosfor dan Kalium (NPK) Padat Produk Dalam Negeri Hasil Konsolidasi Pengadaan Pupuk NPK Padat Produk Dalam Negeri Secara Nasional Tahun Anggaran 2023
T.E.U	:	Indonesia. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Singkatan Jenis	:
Tempat Terbit	:
Tanggal Penetapan	:	-
Tanggal Pengundangan	:	-
Subyek	:
Status	:
Penandatangan	:	-
Sumber	:
Bahasa	:
Unduhan	:	Surat_Edaran_Kepala_LKPP_Nomor_5_Tahun_2023_2268_1.pdf
Unduhan-alternatif	:	Surat_Edaran_Kepala_LKPP_Nomor_5_Tahun_2023_2268_1.pdf
Abstrak	:	-
Detil-dokumen	:	http://jdih.lkpp.go.id/regulation/surat-edaran-kepala-lkpp/surat-edaran-kepala-lkpp-nomor-5-tahun-2023

Bagikan Informasi

Cari

Populer
Baru

TEMPO Edisi 29 Juli-4 Agustus

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG KLASIFIKASI DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012 - 2032

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 98 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

peraturan wali kota lubuklinggau no 2 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan wali kota nomor 50 tahun 2022 tentang standar harga tahun anggaran 2023

peraturan wali kota lubuklinggau nomor 9 tahun 2023 tentang pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis pengelolaan sarana dan prasarana olahraga pada dinas kepemudaan dan olahraga

peraturan wali kota lubuklinggau nomor 6 tahun 2023 tentang teknis pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023

PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG IURAN ANGGOTA DAN PENGELOLAAN SERTA PERUNTUKAN DANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA AMBON

PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Sering Dilihat
Baru

TEMPO Edisi 29 Juli-4 Agustus

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG KLASIFIKASI DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012 - 2032

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 98 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

peraturan wali kota lubuklinggau no 2 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan wali kota nomor 50 tahun 2022 tentang standar harga tahun anggaran 2023

peraturan wali kota lubuklinggau nomor 9 tahun 2023 tentang pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis pengelolaan sarana dan prasarana olahraga pada dinas kepemudaan dan olahraga

peraturan wali kota lubuklinggau nomor 6 tahun 2023 tentang teknis pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023

PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG IURAN ANGGOTA DAN PENGELOLAAN SERTA PERUNTUKAN DANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA AMBON

PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH